Tegarnews.site-Kuningan| Ketua Lsm Prontal, Uha Juhana benar- benar turun gunung lagi, karena melihat sudah parahnya tata kelola keuangan di Kabupaten Kuningan.
Anggaran Setda Kabupaten Kuningan yang menurut kajian, analisa Lsm Prontal selaku control sosial masyarakat dan mitra pemerintah di dalam mengawal setiap kebijakan dan regulasi pemerintah di rasa anggaran setda Kuningan yang pantastis senilai 81 miliar di tahun 2024 perlu di awasi dan di pertanyakan penggunaan nya.
“Kami (Prontal) meras miris dan ngeri-ngeri sedap dengan anggaran setda Kuningan, ketika semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkena rasionalisasi kegiatan dalam APBD sampai 70%, ironisnya setda Kuningan sebagai penentu kebijakan dan alokasi keuangan anggaranya aman dan tak tersentuh bahkan di tambah, “kata Uha Juhana (21/6/24).
Lebih lanut, di tahun 2024 anggaran setda naik Rp.81 miliar yang mana di tahun 2023 angagranya Rp.70 miliar. Apalagi selama ini pejabat tinggi setda Kuningan selalu mengatakan bahwa kita lagi dalam situasi kebatinan yang tidak baik-baik saja, akibat gagal bayar oleh sebab itu para pegawai harus punya rasa memiliki, sense of crisis terhadap kondusi keuangan daerah.
Namun sepertinya tidak berlaku bagi anggaran setda Kuningan karna tidak terkena recofusing dan banyak kegiatan setda Kuningan yang di duga menghambur hamburkan uang yang sejati nya buat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, “ungkapnya.
Masih kata Uha juhana,”ada beberapa catatan kami (Lsm prontal) kegiatan setda Kuningan di masa gagal bayar:
A. Dharma Wanita.Persatuan (DPW) dan rombongan jalan-jalan ke Bali di awal tahun.
B. Kegiatan Forum Gruop Discussion (FGD) di hotel mewah.(katanya harus hemat-red)
C. Setda boleh mengadakan capacity building SKPD lain tidak boleh,(memangnya SDM pemda di setda saja-red)
D. Pada saat pemeriksaan RKA-DPA di larang adanya pengadaan kaos,rompi,seragam dll,di setda bisa dan boleh (memalukan-red)
E. Pengadaan sarana prasarana setda lengkap, seperti Tv, wall, tablet,laptop,komputer dan kendaraan dinas,di sisi lain banyak dinas yang pake mobil bekas camat.(kadang mesinya sering mogok-red)
Setda Kuningan memang tetap berjaya di masa krisis keuangan daerah,padahal mereka harus ingat, bahwa kegiatan mereka di danai dari hasil pajak dan retribusi rakyat, seharusnya mereka menggunakan anggaran yang efisien, efektif, dan tepat sasaran,bukanya ini mah malah cuci gudang,”beber Uha.
Seharusnya Pj Bupati bisa menahan dengan mengambil langkah’ Shut Dwon’,menghentikan dulu kegiatan di APBD di luar melaksanakan belanja wajib karna ini akan berimbas dengan beratnya beban APBD sehingga kolaps.
Anggaran Setda Kuningan yang sebesar Rp.81 miliar itu menjadi tanda tanya besar,di pakai untuk apa dan dari mana sumber anggaranya, karna jelas dari PAD gak mungkin.
Kami menduga ini akan mengambil dari dana DAU yang sudah di tentukan peruntukanya, apalagi di dapat informasi adanya penyelewengan di dalam proses administrasi penyusunan APBD, bahwa saat ini yang memegang kendali penuh password SIPD adalah Asda 2 (tim 9/adHoc) bukan yang berwenang resmi, yakni sekda selaku ketua TAPD atau kepala Bappeda.
Jangan sampai nasib 1,2 juta jiwa masyarakat Kuningan di pertarungan seperti pepatah,lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, “ujarnya.
Kami Lsm Prontal akan menjadi garda terdepan di dalam mengawal dan mengawasi setiap uang pemerintah untuk masyarakat Kuningan kalau sampai ada perbuatan melawan hukum, akan kami laporkan ke APH Pusat, baik Kejagung, Mabes Polri dan KPK jadi jangan main-main dengan uang dari rakyat untuk rakyat,”tukas Uha.
Uus(boy)
